Nomor: 42/Mobte-Code/Acount/II/2025
Nomor: U-007/SMKM 1/2/2025

Pada hari ini, , yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ais Bayu Aji, selaku Direktur CV. Mobte Code, yang berkedudukan di Jalan Lembarawa, Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama CV. Mobte Code, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ahmad Rifa'i, selaku Kepala Yayasan Nurul Amal Ambarawa, berkedudukan di Desa Pojoksari RT 5 RW 1 Ambarawa, Pojoksari, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nurul Amal Ambarawa, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri dapat disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Informasi dan Komunikasi.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan yayasan dengan badan hukum yayasan Nurul Amal Ambarawa.
3. Sistem Manajemen Sekolah yang berbasis website dan selanjutnya disebut aplikasi A-Count.

Meningkatkan kemudahan serta kenyamanan dalam pengelolaan operasional sekolah, administrasi sekolah dan transaksi pembayaran sekolah.

Para Pihak sepakat untuk ruang lingkup kerjasama yaitu:

1. Penggunaan dan layanan Sistem Manajemen Sekolah yang selanjutnya disebut aplikasi A-Count yang terdiri dari 8 (delapan) Modul yaitu, Manajemen Siswa, Manajemen Guru, Keuangan, Perpustakaan, Aplikasi, PPDB, Manajemen Sekolah dan Kepegawaian serta pelayanan transaksi untuk pembayaran sekolah.
2. Sistem pembayaran sekolah menggunakan Midtrans sebagai Payment Gateway yaitu:
   1. VA Bank BRI, VA Bank Mandiri, VA Bank BCA, VA Bank BNI, VA Bank Permata, VA CIMB Niaga, VA Danamon.
   2. QRIS (bisa menggunakan m-banking atau lainnya yang mendukung pembayaran QRIS).
3. Pihak Kedua memberikan ijin kepada Pihak Pertama untuk menambahkan biaya sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ditambah kode unik Rp1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) untuk setiap transaksi pembayaran perbulan sekolah yang dibebankan kepada siswa.
4. Pelatihan dan pendampingan aplikasi selama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal pelatihan yang dilakukan setelah instalasi, maka akan ada 3 (tiga) kali pelatihan jika diperlukan untuk penggunaan aplikasi A-Count. Untuk kegiatan pelatihan selanjutnya akan dilakukan free melalui online (Zoom/Google Meet).

1. Biaya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Para Pihak sepakat melakukan pembayaran:
   1. Pihak Kedua akan membayar biaya instalasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali bayar.
   2. Pihak Kedua akan membayar biaya sewa aplikasi A-Count perbulan kepada Pihak Pertama sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
   3. Pihak Kedua akan membayar biaya layanan transaksi perbulan kepada Pihak Pertama sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dikalikan jumlah siswa aktif.
2. Pembayaran sekolah dengan metode Payment Gateway yaitu Midtrans, biaya transaksi mengikuti regulasi dari penyedia jasa tersebut (untuk VA biasanya Rp4.440, untuk QRIS 0,7% dari total tagihan pembayaran sekolah).

1. Para Pihak sepakat pembayaran biaya instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf (a) yang dibayarkan oleh Pihak Kedua sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan.
2. Biaya sewa aplikasi A-Count dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.
3. Biaya Payment Gateway yaitu Midtrans untuk VA sebesar Rp4.440,-/transaksi dan QRIS sebesar 0,7%/transaksi dibebankan ke siswa pada saat melakukan pembayaran sekolah.
4. Besaran nominal pada pasal 3 ayat 1 huruf (c) di atas akan dihitung dan ditampilkan secara otomatis oleh sistem yang terdapat pada aplikasi A-Count.
5. Pihak Kedua akan mengirimkan tagihan (Invoice) kepada Pihak Pertama sejumlah nominal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan huruf (c).
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 dilaksanakan dengan cara transfer ke:
   

   Nama Bank	: PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Tbk
   Cabang/Unit	: Jatibarang/Unit Rajamulya
   Nomor Rekening	: 423501000017569
   Atas Nama	: CV. MOBTE CODE

7. Pembayaran hasil transaksi Payment Gateway sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 dilaksanakan dengan cara transfer ke:
   

   Nama Bank	: PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Tbk
   Cabang/Unit	: Jatibarang/Unit Rajamulya
   Nomor Rekening	: 12423501000017569
   Atas Nama	: SMK Muhammadiyah 1 Indramayu

1. Kewajiban Pihak Pertama adalah:
   1. Menyiapkan dan menyediakan User dan Password aplikasi A-Count dengan nama dan spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.
   2. Perawatan dan pemeliharaan aplikasi A-Count secara berkelanjutan.
   3. Melakukan migrasi data manual atau dari Sistem Informasi Manajemen lama ke aplikasi A-Count.
   4. Membantu dalam proses implementasi serta memberikan pelatihan kepada personil Pihak Kedua sampai dapat memahami dan dapat mengimplementasikan aplikasi A-Count sesuai dengan fungsinya.
   5. Memberikan layanan konsultasi aplikasi A-Count melalui saluran telepon, email dan aplikasi messaging (WhatsApp), secara gratis kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.
   6. Memberikan garansi pelayanan perbaikan bug/error dan konsultasi aplikasi A-Count selama Perjanjian Kerjasama masih berjalan.
   7. Menjamin kerahasiaan data Pihak Kedua.
2. Kewajiban Pihak Kedua adalah:
   1. Menyediakan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan fungsi, tugas dan kompetensi yang diperlukan oleh Pihak Pertama.
   2. Membayar biaya sewa kepada Pihak Pertama yang jumlahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dengan tepat waktu.
   3. Membayar biaya layanan kepada Pihak Pertama yang jumlahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf (c) dengan tepat waktu.
   4. Menyediakan dan melengkapi data yang akan dimigrasikan ke dalam aplikasi A-Count dalam format MS Excel yang standardnya diberikan oleh Pihak Pertama.
   5. Mengikuti semua Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi dan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama demi kelancaran dan kesuksesan proses implementasi.
3. Hak Pihak Pertama adalah:
   1. Mendapat kompensasi biaya dari Pihak Kedua, yang jumlahnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1.
   2. Memperdayakan sumber daya yang dimiliki Pihak Kedua untuk kelancaran dan keberhasilan dalam implementasi aplikasi A-Count, migrasi data dan melakukan pelatihan kepada pelaksana dan user (stakeholders).
   3. Menentukan Standard Operasional Prosedur (SOP) kerja selama proses implementasi dan pelatihan sesuai dengan SOP dan instruksi kerja yang berlaku di Pihak Kedua.
4. Hak Pihak Kedua adalah:
   1. Menggunakan User dan Password aplikasi A-Count produk dari Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.
   2. Mendapatkan update hasil pengembangan aplikasi A-Count serta fitur pengembangan modul lainnya yang terdapat dalam aplikasi A-Count sesuai ketentuan yang berlaku.
   3. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan implementasi aplikasi A-Count sesuai Pasal 2 ayat 4.

1. Setiap Data yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini bersifat rahasia.
2. Pihak Pertama menjamin kerahasiaan Data, baik secara pribadi maupun institusional.

1. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu, maka aplikasi A-Count akan dinonaktifkan sementara dan layanan teknis maupun konsultasi kepada Pihak Kedua akan dihentikan sementara hingga kewajiban Pihak Pertama dipenuhi.
2. Para Pihak dilarang melakukan tindakan pembajakan dalam bentuk apapun atas hak milik dan/atau hak cipta Para Pihak.

1. Para Pihak sepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama.
2. Force majeure sebagai mana dimaksud pada ayat 1, meliputi keadaan-keadaan:
   1. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, tsunami, gunung meletus dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia.
   2. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya.
   3. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pihak yang Force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force majeure.
4. Dalam hal Force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak Force majeure tersebut dapat me-reschedule kewajiban dan hak masing-masing pihak dan pemutusan perjanjian kerjasama adalah langkah terakhir setelah reschedule dan penyelesaian secara musyawarah, dan apabila tidak bisa dengan musyawarah maka diputuskan kerjasama.

1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026. Apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya, tanpa diperlukan adanya addendum atas perjanjian ini.
2. Untuk kepentingan pengakhiran perjanjian, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan pasal 2266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Republik Indonesia, dimana untuk pengakhiran perjanjian ini tidak diperlukan keputusan Pengadilan.
3. Perjanjian ini:
   1. Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud dengan menyatakan alasan pengakhiran perjanjian.
   2. Apabila dikemudian hari terjadi kebocoran Informasi Rahasia, maka Pihak yang menyebabkan terjadinya kebocoran tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti setiap kerugian yang timbul namun dengan tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak yang belum dilaksanakan sebagaiman mestinya.
   3. Pengakhiran perjanjian tidak akan mempengaruhi atau mengurangi pemenuhan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah ada dari masing-masing Pihak yang sudah timbul sebelum tanggal pengakhiran perjanjian, termasuk kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian apabila terjadi kebocoran Informasi Rahasia.

Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, hubungan surat menyurat dan koordinasi akan dilakukan melalui perwakilan Para Pihak, yaitu:

1. Pihak Pertama:
   CV. MOBTE CODE
   Jl. Lembarawa RT 002 RW 001
   Desa Lembarawa Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
   Telepon: 087783147877
   Email: mobtecode@gmail.com
2. Pihak Kedua:
   Muhammadiyah 1 Indramayu
   Alamat: ………………………….
   Telepon: ………………………….
   Email: ………………..

Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh Para Pihak, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Indramayu pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
Ais Bayu Aji Direktur CV. Mobte Code	Ferly Agustina, SE Kepala SMK Muhammadiyah 1 Indramayu